• Majelis Hakim melakukan musyawarah mempertimbangkan dalil dan alat bukti yang berkaitan dengan permohonan prodeo dan jika dalam musyawarah tersebut Majelis Hakim menilai alasan Penggugat/Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim memberikan keputusan dengan putusan sela yang isinya mengijinkan kepada Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
• Jika Majelis Hakim menilai alasan Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo tidak terbukti dipersidangan, maka Majelis Hakim memberikan keputusan menolak permohonan Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo. Maka Pemohon/Penggugat harus membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan sela dibacakan.

Proses Persidangan Perkara

Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam hukum acara sampai adanya putusan pengadilan yang salah satu isinya menyatakan membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng.

PROSEDUR BERPERKARA PRODEO DI TINGKAT BANDING:

• Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama Bantaeng dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
• Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
• Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama Bantaeng ke Pengadilan Tinggi Agama Bantaeng bersama bundel A dan salinan putusan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.
• Pengadilan Tinggi Agama Bantaeng memeriksa permohonan tersebut dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim ke pengadilan asal.
• Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon dengan membayar biaya banding.
• Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding dikabulkan, permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon.

PROSEDUR BERPERKARA SECARA PRODEO DI TINGKAT KASASI:

• Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama Bantaeng dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
• Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi.
• Berita Acara pemeriksaaan permohonan berperkara secara prodeo oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng tidak termasuk penjatuhan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan berperkara secara prodeo.
• Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama Bantaeng ke Mahkamah Agung bersama bundel A dan Bundel B.
• Majelis hakim tingkat kasasi memeriksa secara bersamaan permohonan berperkara secara prodeo dengan pemeriksaan pokok perkara yang dituangkan dalam putusan akhir.

PEMBIAYAAN PERKARA SECARA PRODEO:

• Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng.
• Komponen biaya perkara prodeo meliputi:
  Biaya Pemanggilan para pihak
  Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
  Biaya Sita Jaminan
  Biaya Pemeriksaan Setempat
  Biaya Saksi/Saksi Ahli
  Biaya Eksekusi
  Biaya Meterai
  Biaya Alat Tulis Kantor
  Biaya Penggandaan/Photo copy
  Biaya Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang diminutasi
  Biaya pengiriman berkas.
  Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.
  Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bantaeng.

MEKANISME PEMBIAYAAN PERKARA PRODEO:

• Pemanggilan pertama dilakukan oleh Jurusita tanpa biaya (seperti prodeo murni).
• Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar putusan sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan.
• Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam DIPA.
• Kasir kemudian membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dalam Jurnal dan mempergunakannya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.
• Kasir harus terlebih dahulu menyisihkan biaya redaksi dan meterai dari alokasi biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
• Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.
• Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Bendahara Pengeluaran).
• Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.

MEKANISME PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN:

• Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
• Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penanganan perkara prodeo sesuai ketentuan.
• Dalam hal permohonan prodeo dikabulkan, maka seluruh biaya yang dikeluarkan dari DIPA harus dicatat dalam buku jurnal.
• Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan perkara prodeo melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.