Copyright 2019 © Pengadilan Agama Bantaeng | Dev & Mod by Tim TI Pengadilan Agama Bantaeng

PA Bantaeng siap terapkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Perma 5 Tahun 2019)

Kategori: BERITA Ditayangkan: Jumat, 29 November 2019
Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang
 
Bantaeng-28 November 2019, Dunia saat ini telah memasuki suatu peradaban baru dibidang tekhnologi informasi, perkembangan tersebut tentunya menuntut manusia agar mampu mengimbanginya dimana perkembangan yang terjadi, bidang tekhnologi informasi telah merambah ke seluruh aspek kehidupan manusia itu sendiri terutama bidang-bidang pekerjaan yang menuntut adanya pelayanan prima.
 
Demikian halnya di dunia Peradilan saat ini, telah banyak dilakukan perubahan-perubahan untuk mengikuti tuntutan perkembangan tekhnologi informasi sebagaimana dimaksud dengan system yang baru dengan dukungan peraturan-peraturan yang diberlakukan untuk itu.
b_600_450_16777215_00_https___www.pa-bantaeng.go.id_images_fotoberita_sosialisasi_perma_1_5_foto_1.jpeg
 
Sebagai bentuk dan wujud dukungan atas perkembangan dunia Peradilan yang terjadi, Pengadilan Agama Bantaeng melakukan kegiatan sosialisasi-solsialisasi untuk itu, dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan adalah penerapan E-Court sebagai wujud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan tersebut mengatur hal-hal mengenai e-filling (pendaftaran), e-payment (pembayaran), serta e-summon (pemanggilan).
 
Dalam kegiatan tersebut, Ruslan Saleh, S.Ag., M.H, Ketua Pengadilan Agama Bantaeng menyampaikan pula bahwa pengaruh dari perkembangan tekhnologi informasi begitu cepat dan pesat, terbukti dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Mahkamah Agung kembali menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai bentuk penyempurnaan atas PERMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mana terdapat tambahan berupa e-litigasi (persidangan secara elektronik).
 
Lebih lanjut, Ketua Pengadilan Agama Bantaeng menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus dipahami dan diperhatikan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yaitu Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 poin (2) berbeda dan bukan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran perkara) namun Sistem Informasi Pengadilan tersebut adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi Administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik.
 
Mengenai penerapan e-litigasi, lebih rinci disampaikan pula oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bantaeng, Laila Syahidan, S.Ag., M.H., dalam pemaparannya menyampaikan segala hal yang diterimanya sewaktu mengikuti kegiatan yang sama pada tanggal 21-22 November 2019 di Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
 
b_600_284_16777215_00_https___www.pa-bantaeng.go.id_images_fotoberita_sosialisasi_perma_1_5_foto_2.jpeg
Setelah materi sosialisasi Perma Nomor 3 tahun 2018 dan Perma Nomor 1 Tahun 2019, unsur pimpinan juga menyampaikan hal yang tak kalah penting dengan terbitnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
Disampaikan bahwa terbitnya Perma tersebut didasari atas adanya perubahan ketentuan usia perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
 
Diakhir pertemuan, Ketua Pengadilan Agama Bantaeng kembali mengingatkan bahwa dalam menangani perkara Dispensasi kawin, agar mempedomani ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perma tersebut dan meminta kepada seluruh Hakim dan Panitera agar mempelajari lebih lanjut Perma tersebut mengingat perkawinan anak bawah umur telah mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah dan tentunya pula langkah ini diambil tidak lain untuk segala kebaikan dan masa depan anak-anak itu sendiri.