Rabu, 01 April 2020

ANDA MENEMUKAN PELANGGARAN KODE ETIK ..? LAPORKAN....

 

PENGUMUMAN

PANGGILAN SIDANG PERKARA GHAIB

  1. Perkara nomor  ......../Pdt.G/2020/ Pa-Batg an. .............................................................. untuk datang menghadap pada sidang perkara  ................................ pada Hari ................. tanggal ..............................  dalam perkara ................................. yang diajukan an .............................
  2. Perkara nomor  ......../Pdt.G/2020/ Pa-Batg an. .............................................................. untuk datang menghadap pada sidang perkara ................................ pada Hari ................. tanggal ..............................  dalam perkara ................................. yang diajukan an .............................

Upaya Hukum

UPAYA HUKUM BIASA

  1. PERLAWANAN/ VERZET
Yaitu upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak Tergugat yang dikalahkan. Bagi Penggugat, terhadap putusan verstek ini dapat mengajukan banding.
  1. BANDING

Yaitu pengajuan perkara ke pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan, apabila para pihak tidak puas terhadap putusan tingkat pertama.
Berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan dalam UU No 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 15, dinyatakan :
Tenggang waktu permohonan banding :

  • 14 hari sejak putusan diucapkan, apabila waktu putusan diucapkan pihak Pemohon banding hadir sendiri dipersidangan.
  • 14 hari sejak putusan diberitahukan, apabila Pemohon banding tidak hadir pada saat putusan diucapkan di persidangan.
  • Jika perkara prodeo, terhitung 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan prodeo dari Pengadilan Tinggi kepada Pemohon banding.
Pengajuan permohonan banding disampaikan kepada Panitera pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama

Penyampaian memori banding adalah hak, bukan kewajiban hukum bagi Pemohon banding.
Satu bulan sejak dari tanggal permohonan banding, berkas perkara harus sudah dikirim ke Panitera Pengadilan Tinggi Agama (Pasal 11 ayat (2) UU No 20 Tahun 1947).

  1. KASASI

Pemeriksaan tingkat kasasi bukan pengadilan tingkat ketiga. Kewenangannya memeriksa dan mengadili perkara tidak meliputi seluruh perkara, bersifat sangat terbatas, dan hanya meliputi hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 30 UU No 14 Tahun 1985, yaitu terbatas sepanjang mengenai :

  • Memeriksa dan memutus tentang tidak berwenang atau melampaui batas wewenang Pengadilan tingkat bawah dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.
  • Memeriksa dan mengadili kesalahan penerapan atas pelanggaran hukum yang dilakukan pengadilan bawahan dalam memeriksa dan memutus perkara.
  • Memeriksa dan mengadili kelalaian tentang syarat-syarat yang wajib dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Tingkat kasasi tidak berwenang memeriksa seluruh perkara seperti kewenangan yang dimiliki peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, oleh karenanya peradilan tingkat kasasi tidak termasuk judex facti.


UPAYA HUKUM LUAR BIASA

  1. Derden Verzet/ Perlawanan Pihak Ketiga

Yaitu perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan yang merugikan pihaknya. Perlawanan ini ddiajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan itu dengan cara biasa. Apabila perlawanan dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang yang merugikan pihak ketiga.

  1. Peninjauan Kembali.

Yaitu pemeriksaan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Alasan diajukannya PK tertuang dalam Pasal 67 UU No 14 tahun 1985, yaitu :

  • Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipi muslihat yang diketahui setelah perkaranya diputus.
  • Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat bukti yang bersifat menetukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan (novum).
  • Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
  • Apabila antara pihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain.
  • Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

BROSUR DAN BANNER

Modernisasi Dunia Peradilan

Modernisasi Dunia Peradilan

Transparansi dalam dunia peradilan

Transparansi dalam dunia peradilan

Alur Gugatan Sederhana

Alur Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana

Gugatan sederhana

Hak mendapatkan biaya ringan dan sederhana

Hak mendapatkan biaya ringan dan sederhana

Mediasi

Mediasi

Daftar Mediator PA bantaeng

Daftar Mediator PA bantaeng

ALAMAT KANTOR LINK WEBSITE TERKAIT LINK TAUTAN TERKAIT
Jl. Andi Mannappiang No.1 Kabupaten Bantaeng
Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92412 
email :
bantaeng@pta-makassarkota.go.id
Telp/Fax: (0413) 21181 / 2525060
Mahkamah Agung RI
Direktorat Badan Peradilan Agama Ri
Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Pemda Kabupaten Bantaeng
KOMDANAS
SIKEP
SIMARI