Rabu, 01 April 2020

ANDA MENEMUKAN PELANGGARAN KODE ETIK ..? LAPORKAN....

 

PENGUMUMAN

PANGGILAN SIDANG PERKARA GHAIB

  1. Perkara nomor  ......../Pdt.G/2020/ Pa-Batg an. .............................................................. untuk datang menghadap pada sidang perkara  ................................ pada Hari ................. tanggal ..............................  dalam perkara ................................. yang diajukan an .............................
  2. Perkara nomor  ......../Pdt.G/2020/ Pa-Batg an. .............................................................. untuk datang menghadap pada sidang perkara ................................ pada Hari ................. tanggal ..............................  dalam perkara ................................. yang diajukan an .............................

Hak Penasihat Hukum

Berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
Pasal 69
Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
Pasal 70
Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2). Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.
Pasal 71
Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.
Pasal 72
Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.
Pasal 73
Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

Pasal 74
Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

BROSUR DAN BANNER

Modernisasi Dunia Peradilan

Modernisasi Dunia Peradilan

Transparansi dalam dunia peradilan

Transparansi dalam dunia peradilan

Alur Gugatan Sederhana

Alur Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana

Gugatan sederhana

Hak mendapatkan biaya ringan dan sederhana

Hak mendapatkan biaya ringan dan sederhana

Mediasi

Mediasi

Daftar Mediator PA bantaeng

Daftar Mediator PA bantaeng

ALAMAT KANTOR LINK WEBSITE TERKAIT LINK TAUTAN TERKAIT
Jl. Andi Mannappiang No.1 Kabupaten Bantaeng
Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92412 
email :
bantaeng@pta-makassarkota.go.id
Telp/Fax: (0413) 21181 / 2525060
Mahkamah Agung RI
Direktorat Badan Peradilan Agama Ri
Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Pemda Kabupaten Bantaeng
KOMDANAS
SIKEP
SIMARI